Thursday, November 3, 2016

Hubungan HAN (Hukum Administrasi Negara) dengan HTN (Hukum Tata Negara)






Pada mulanya HTN dan HAN merupakan satu cabang ilmu yang bernama "staats an administratief recht" hal ini bisa dilihat pada Hager Onderwis Ordonontie (Cordonisasi tentang perguruan tinggi) yang berasal dari pasal 9 Reglement Rechtshogeschool tahun 1924.
 
Dibelanda hukum tata pemerintahan yang diberi istilah bestruurkunde atau bestuurswentenschaps digunakan sejak tahun 1912 pada kurikulum Economische Hogeschool di Rotterdam.

Tapi jauh sebelum  itu van praay telah menganjurkan pemakaian istilah "Administratief Recht" seperti yang termuat dalam "Algemene Nedherlands Administratief Recht". Dulunya hanya ada satu nama HTN dan HAN, yaitu "Straats en Administratief Recht" sedangkan HAN hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

Related Posts:

  • Ciri - Ciri Korupsi dan Faktor Penyebab Korupsi Ciri - Ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut : Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seor… Read More
  • Pengertian Hukum Lingkungan Serta Hukum Lingkungan Modern dan Klasik Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "Environmental Law" dalam bahasa Inggris. BHanyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbed… Read More
  • Apakah janji Pra Kontrak ada Akibat Hukum?? Suatu kontrak atau perjanjan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Den… Read More
  • Pengertian dan Fungsi Hukum 1. Definisi Hukum Definisi tentangbhukum sangat diperlukan terutama bagi siapa saja yang baru pertama kali mempelajari hukum, untuk menghindari kebingungan. Dengan berbekal pemahaman yang jelas tentang definisi hukum, set… Read More
  • TEORI DALAM MENENTUKAN HKUM PERJANJIAN CAMPURAN Suatu hubungan keagenan di Indonesia mengandung unsur pemberian kuasa dan unsur perjanjian jual beli. Bila terjadi sengketa antara prinsipal dan agen tentunya harus dilihat terlebih dahulu isi perjanjian antara para pihak… Read More

0 comments:

Post a Comment